Jambipancuranpost.com.Bungo – Dugaan manipulasi data siswa dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada sejumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di beberapa wilayah di Kabupaten Bungo kembali menjadi sorotan masyarakat
Beberapa warga menyebutkan, pada tahun 2025 diduga terdapat oknum kepala nakal satuan PAUD yang memasukkan data siswa secara fiktif ke dalam sistem Dapodik
Masyarakat berharap kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun 2026.
Masyarakat meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bungo beserta jajarannya untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, bukan hanya menerima laporan administrasi dari meja kerja
Peninjauan langsung dinilai penting, terutama di sejumlah wilayah seperti Bathin III Ulu, Muko-Muko, Rantau Pandan, Bungo Dani, Tanah Sepenggal, dan Tanah Tumbuh
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan serta informasi yang dihimpun dari masyarakat, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan tanda tanya besar. Salah satunya terkait perbedaan jumlah siswa yang tercatat di sistem Dapodik dengan kondisi nyata di lapangan
Jumlah siswa yang tercatat di Dapodik terlihat cukup banyak, namun kenyataannya siswa yang aktif hadir dan terlihat mengikuti kegiatan belajar jumlahnya sangat minim,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya
Selain itu, masyarakat juga menyoroti adanya beberapa satuan PAUD yang berlokasi berdekatan di wilayah dengan jumlah penduduk relatif sedikit, namun tercatat memiliki jumlah siswa yang cukup besar dalam data administrasi.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap pihak terkait seperti Kejaksaan Negeri Bungo, Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, Badan pemeriksa Keuangan BPK,serta Inspektorat daerah dapat turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan manipulasi data Dapodik, termasuk kemungkinan terkait fee pengadaan buku serta penggunaan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Warga juga mengingatkan bahwa kasus dugaan manipulasi data Dapodik pada satuan PAUD di beberapa kecamatan Kabupaten Bungo sebelumnya sempat menjadi perhatian publik dan viral di media.
Pada saat itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui bidang Pendidikan Non Formal (PNF) disebut telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa satuan PAUD yang diberitakan
Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Akibat temuan tersebut, salah satu satuan PAUD dilaporkan sempat mendapatkan sanksi tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
Namun demikian, masyarakat menilai masih ada oknum kepala sekolah yang diduga berani melakukan praktik serupa. Oleh karena itu, mereka berharap pengawasan lebih ketat dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan data maupun anggaran pendidikan
Harapan masyarakat agar persoalan ini benar-benar ditindaklanjuti secara serius sehingga tidak ada lagi dugaan manipulasi data pendidikan yang merugikan negara dan dunia pendidikan,” ujar warga.(Tim)
