Jambipancuranpost.com.Bungo – Sejumlah kalangan masyarakat mulai menyoroti dugaan ketidaksesuaian data jumlah siswa pada beberapa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo
Seorang tokoh masyarakat yang juga pemerhati dunia pendidikan yang Engan disebutkan namanya menduga adanya pelaporan yang tidak sesuai antara data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan jumlah siswa yang benar-benar mengikuti kegiatan belajar mengajar pada tahun 2026
Menurutnya, dalam laporan yang tercatat di Dapodik, jumlah siswa pada beberapa lembaga satuan PAUD disebut mencapai puluhan bahkan hingga ratusan orang. Namun kondisi di lapangan dinilai berbeda jauh. Hal tersebut terlihat dari kondisi bangunan sekolah yang dinilai tidak memadai untuk menampung jumlah siswa sebanyak yang dilaporkan
Jika dilihat secara kasat mata, bangunan sekolah saja tidak memungkinkan untuk menampung belasan siswa, apalagi puluhan hingga ratusan. Masyarakat tentu bisa menilai kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar tokoh masyarakat tersebut.
Ia juga menyoroti jarak antar satuan PAUD di wilayah Kecamatan Rimbo Tengah yang relatif berdekatan. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan laporan jumlah siswa yang terdata dalam sistem. Karena itu, ia menduga ada hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait pelaporan data tersebut.
Selain itu, penggunaan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD juga menjadi perhatian. Menurutnya, kondisi beberapa sekolah yang terlihat kurang terawat dan terkesan kumuh menimbulkan pertanyaan terkait pemanfaatan anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional serta perawatan fasilitas pendidikan
Tokoh masyarakat tersebut berharap agar pihak terkait dapat melakukan pengawasan lebih intensif. Ia meminta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk melakukan monitoring terhadap pengelolaan data serta penggunaan anggaran di satuan PAUD.
Ia juga berharap kadis Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, khususnya bidang Pendidikan Nonformal (PNF), dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan sebelum proses verifikasi pencairan dana BOP dilakukan.
Ke depan kami berharap sebelum verifikasi pencairan dana BOP, pihak dinas bisa meninjau langsung kondisi seluruh satuan PAUD di beberapa wilayah Kabupaten Bungo, jangan hanya menerima laporan administrasi dari kepala sekolah,” ujarnya.
Masyarakat berharap pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan data pendidikan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan serta penggunaan anggaran dapat tepat sasaran demi peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di daerah kabupaten Bungo,(Tim)
