Ratusan Honorer PPPK Paruh Waktu di Bungo Minta Pemkab Kaji Ulang Penetapan Gaji, Prioritaskan Dana CSR Dan PAD untuk Kesejahteraan(PPPK -PW)

BUNGO245 Dilihat

Jambipancuranpost.com.Bungo – Ratusan tenaga honorer PPPK paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo meminta pemerintah daerah untuk mengkaji ulang penetapan besaran gaji yang dinilai belum layak

Permintaan tersebut disampaikan sejumlah tokoh masyarakat serta tenaga honorer yang selama ini mengabdi sebagai guru, tenaga tata usaha, dan operator sekolah.

Beberapa tenaga honorer PPPK paruh waktu yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan pemerintah daerah yang menetapkan gaji sebesar Rp500 ribu per bulan. Menurut mereka, nominal tersebut dinilai jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan pengabdian yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun di dunia pendidikan.

Para tenaga honorer tersebut menyatakan bahwa selama ini mereka turut berperan dalam proses pendidikan di Kabupaten Bungo, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga mendukung administrasi sekolah. Mereka menilai peran guru, operator, dan tenaga tata usaha sangat penting dalam upaya mencerdaskan anak-anak didik serta memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bungo.

Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bungo juga ikut menyuarakan harapan agar pemerintah daerah, khususnya Bupati Bungo, dapat meninjau kembali kebijakan tersebut. Mereka menilai pemerintah daerah memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup besar, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bungo.

Menurut mereka, sebagian anggaran tersebut diharapkan dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer PPPK paruh waktu yang selama ini berkontribusi dalam sektor pendidikan.

Dengan kondisi saat ini, kami berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali besaran gaji tenaga honorer PPPK paruh waktu agar lebih layak dan sesuai dengan pengabdian mereka,” ujar salah satu tokoh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung terlebih dahulu berbagai masukan dan keluhan dari para tenaga honorer PPPK paruh waktu.

Kami akan tampung dahulu berbagai masukan dan keluhan dari tenaga honorer PPPK paruh waktu. Nanti akan kami upayakan untuk menyampaikan hal ini kepada Bupati Bungo dan pemerintah daerah yang membidangi,” ujarnya.

Para tenaga honorer berharap aspirasi tersebut dapat segera mendapat perhatian pemerintah daerah, sehingga kebijakan terkait kesejahteraan tenaga honorer di sektor pendidikan dapat lebih berpihak kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Bungo.(Edi Jppost)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *