Dugaan Setoran Dana BOP di Bungo: Oknum Kepsek dan Ketua PC Mengaku Ditekan “Orang Atas”

BUNGO8 Dilihat

Jambipancuranpost.com, Bungo – Dunia pendidikan di Kabupaten Bungo kembali tercoreng oleh dugaan praktik pungutan liar yang melibatkan oknum kepala satuan pendidikan PAUD, TK, dan KB serta oknum ketua PC di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Bungo Dani.

Informasi yang dihimpun bahwa setiap kali proses pencairan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) selesai, sejumlah oknum kepala satuan pendidikan mengaku harus menyetor sejumlah uang kepada pihak yang disebut sebagai “orang atas”.

Memang betul, setiap pencairan dana BOP selalu ada tekanan agar menyiapkan sejumlah uang. Kalau tidak, ada saja imbasnya nanti,” tapi harus menjalani kenyataan Sayo sudah sering menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan hati dak bisa ngelak yang di atas mulai,walau tidak semua Kito orang lemah mudah Bae di jatuhkan ujar salah satu oknum kepala satuan yang berhasil dikonfirmasi via pesan WhatsApp. Ia meminta identitasnya tidak dipublikasikan karena alasan keamanan.

Transparansi Dana BOP Dipertanyakan

Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terkait transparansi pengelolaan Dana BOP yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional satuan pendidikan anak usia dini.

Banyak pihak menduga adanya laporan fiktif (SPJ), pengeluaran tumpang tindih, dan penyalahgunaan data Dapodik yang bisa saja dimanfaatkan untuk mencairkan dana tanpa prosedur yang benar.

Kalau memang SPJ, BKU, dan Dapodik berjalan sesuai aturan dan BOP digunakan dengan benar, seharusnya tidak ada rasa takut atau merasa tertekan dari siapa pun. Ini jelas mencurigakan,” ungkap Tokoh Masyarakat Bungo ,

Desakan Penegakan Hukum

Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan semakin kuat. Masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Bungo, Kejaksaan Negeri Bungo, dan Dinas Pendidikan segera melakukan investigasi terhadap praktik yang dianggap mencederai dunia pendidikan tersebut.

Kami berharap aparat penegak hukum dan Dinas Pendidikan Bungo bertindak cepat dan tegas. Dunia pendidikan jangan dijadikan ladang bisnis,” ujar seorang tokoh masyarakat yang juga meminta agar identitasnya dirahasiakan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, Kabid PNF saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, belum bisa memberi keterangan, pesan di baca namun tidak dibalas,Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut.(Tim)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *