Jambipancuranpost.com.Bungo – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Bungo meminta aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri Bungo Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Bungo untuk lebih ketat mengawasi pelaksanaan proyek Jalan Usaha Tani (JUT) yang kembali digulirkan pada tahun 2025.
Proyek JUT yang dikerjakan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Tahun 2025 ini melibatkan 17 CV sebagaian kontraktor pelaksana kegiatan proyek JUT tidak memiliki CV bisa memiliki dan mendapat proyek JUT dengan memakai CV orang lain
Proyek JUT yang sudah terbagi bagi dibeberapa titik pelaksanaan dalam wilayah Kabupaten Bungo
Beberapa emen masyarakat meminta agar pihak kejaksaan Negeri Bungo dan inspektorat turun langsung ke lapangan untuk memantau dan mengaudit kegiatan ini. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung sektor pertanian justru disalahgunakan,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Pada tahun 2024 lalu, diduga sejumlah proyek pembangunan JUT di bawah Dinas TPHBun juga ditemukan bermasalah. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan oleh pihak terkait, banyak proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan terindikasi merugikan keuangan negara.
dan peryataan ini diakui oleh kepala dinas TPHBun, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu,ada beberapa Kontraktor proyek JUT Tahun 2024 terdapat temuan sebagian sudah di kembalikan Ke Kas Daerah ,tutur Kadis.
Masyarakat berharap agar proyek JUT tahun 2025 ini dapat menjadi perhatian khusus dari para penegak hukum di kabupaten Bungo maupun di tingkat provinsi Jambi agar tidak terjadi lagi praktik-praktik yang merugikan Negara , proyek dikerjakan terkesan asal-asal jadi kedepannya pembangunan proyek JUT benar benar memiliki hasil yang baik dengan mutu yang sempurna ,(Tim )
