Jambipancuranpostcom.Bungo – Dugaan hilangnya ratusan dokumen penting milik Pemerintah Kabupaten Bungo menjadi sorotan publik. Berdasarkan hasil temuan Tahun 2024, tercatat sebanyak 377 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Pemkab Bungo belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.
Data tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pengelolaan aset daerah tahun anggaran 2024. Dari total 1.666 unit kendaraan yang tercatat di Register BPKB Kabupaten Bungo dengan nilai perolehan mencapai lebih dari Rp142 miliar, hanya 1.298 BPKB yang berhasil diverifikasi dan tersimpan dengan baik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Rinciannya terdiri dari:
Roda dua: 1.176 unit
Roda tiga: 62 unit
Roda empat: 392 unit
Roda enam: 36 unit
Sementara itu, 377 BPKB lainnya belum ditemukan atau tidak berada dalam penguasaan BPKAD.
Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, M. Rachmat, S.Mn., M.E., saat dikonfirmasi membenarkan adanya selisih tersebut. Ia menyebut, pihaknya masih melakukan penelusuran internal untuk memastikan keberadaan dokumen-dokumen tersebut.
Memang benar, ada sebagian BPKB yang belum bisa kami kumpulkan secara lengkap. Hal ini karena berbagai faktor, dan kami masih terus menelusurinya,” ujar Rachmat kepada wartawan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihak BPKAD tidak tinggal diam dan tengah menyiapkan langkah koordinatif dengan sejumlah pihak terkait.
Kami akui, berdasarkan hasil penghitungan fisik secara sampling dan perbandingan dengan data register, terdapat selisih sebanyak 377 BPKB yang belum ada dalam pengelolaan kami. Saat ini kami sedang menelusuri keberadaannya,” sambungnya.
Sebagai tindak lanjut, BPKAD akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bungo untuk menggelar rapat bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Langkah ini dilakukan guna memastikan apakah sebagian BPKB tersebut masih berada di tangan pengguna kendaraan operasional di masing-masing instansi.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Bungo mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, untuk turun tangan mengusut dugaan hilangnya ratusan dokumen kendaraan bernilai miliaran rupiah itu.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat bertindak cepat, transparan, dan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan aset daerah.
Jangan sampai persoalan ini menguap begitu saja. 377 BPKB bukan jumlah kecil, nilainya besar dan menyangkut aset daerah yang seharusnya dijaga,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius publik, mengingat dokumen BPKB merupakan bukti kepemilikan sah atas aset kendaraan milik pemerintah yang bernilai strategis.(Tim)
