Jambipancuranpost.com.Bungo– Bupati Bungo H. Dedy Putra resmi melantik 28 Rio terpilih dalam sebuah prosesi yang digelar di Aula Kantor Bupati Bungo, Kamis (17/9/2026)
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Bungo, Ketua dan anggota DPRD Bungo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bungo, jajaran Polres Bungo, Dandim, para camat, Ketua Lembaga Adat Kecamatan se-Kabupaten Bungo, serta keluarga para Rio yang dilantik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo H. Dedy Putra memberikan penekanan khusus kepada seluruh Datuk Rio di Kabupaten Bungo, terutama 28 Rio yang baru saja dilantik, terkait maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI)
Bupati menegaskan agar para Rio tidak terlibat sebagai pelaku maupun menjadi pihak yang melindungi atau membekingi aktivitas PETI di wilayahnya masing-masing.
Jangan sampai para Datuk Rio,se kabupaten Bungo khususnya 28 Datuk Rio yang baru saja dilantik, menjadi pemain PETI atau menjadi pembeking PETI,” tegas Bupati Bungo.
Menurutnya, segala bentuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal, termasuk memberikan perlindungan atau dukungan terhadap kegiatan PETI, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Apapun yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, jika terbukti, akan kami proses bersama aparat hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Peringatan tersebut disampaikan di tengah persoalan aktivitas penambangan emas tanpa izin yang disebut masih ditemukan di berbagai wilayah Kabupaten Bungo.
Bupati meminta para Rio menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan penuh tanggung jawab serta ikut menjaga ketertiban di wilayah masing-masing.
Para Rio yang baru dilantik juga diharapkan dapat membangun koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan dusun.
Pelantikan 28 Rio ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemerintahan di tingkat dusun. Para Rio diharapkan menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan mengambil langkah sesuai aturan apabila ditemukan bukti keterlibatan pejabat pemerintahan dusun dalam aktivitas PETI maupun kegiatan ilegal lainnya.(Edi Jppost)
